Sampah Masih Jadi Masalah Dunia

Yogyakarta, Warta Kota
Sampah masih menjadi masalah dunia. Sampah bahkan berada di peringkat dua sebagai penyebab perubahan iklim, setelah kerusakan hutan.
Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim Rachmat Witoelar mengingatkan hal itu di Yogyakarta ketika menghadiri Konferensi ke-10 Asia Pasific Roundtable for Sustainable Consumption and Production (APRSCP), 10-11 November 2011.
Timbunan sampah, menurut dia, itu terjadi karena orang perorang belum memiliki kesadaran menjaga lingkungan. "Perubahan iklim dunia, salah satunya dipicu oleh timbunan sampah," katanya.
Ia mengatakan, untuk mengatasi perubahan iklim akibat sampah, seluruh rakyat Indonesia hendaknya mengubah perilaku dari sekadar membuang, menjadi memanfaatkan sampah. "Saya melihat Indonesia punya komitmen untuk mengurangi sampah melalui proses daur ulang," katanya.
Menurut dia, komitmen mengurangi sampah juga harus diikuti negara maju untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida dari kalangan industri guna mengatasi perubahan iklim dunia. "Pengurangan emisi gas karbon juga patut menjadi perhatian serius seluruh negara, selain sampah," katanya.
Selain itu, kata Rachmat Witoelar, masyarakat Indonesia diharapkan menggunakan energi secara efisien, dan ramah lingkungan
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Hermien Rosita mengatakan 90 persen dari seluruh produksi sampah di Indonesia belum diproses daur ulang menjadi barang bernilai ekonomi. "Sampah yang sudah dimanfaatkan menjadi barang bernilai ekonomi hanya sekitar lima hingga 10 persen. Contohnya daur ulang sampah plastik, kaleng, dan kertas melalui bank sampah," katanya.
Ia menyebutkan setiap hari produksi sampah di kawasan metropolitan mencapai 2.000 hingga 6.000 ton.
Sedangkan kota-kota besar, menurut dia memproduksi sebanyak 1.000 hingga 3.000 ton sampah per hari. "Produksi sampah terbesar berasal dari rumah tangga," katanya.
Menurut dia, jumlah sampah yang didaur ulang sangat sedikit karena dipengaruhi pola hidup masyarakat yang kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. "Bahkan masyarakat selama ini belum terbiasa memisahkan sampah untuk kepentingan jangka panjang," katanya.
Pemerintah Indonesia, kata dia, menargetkan pada tahun-tahun mendatang daur ulang sampah sebanyak 30 persen dari sampah yang dihasilkan per hari dalam lima hingga 10 tahun. "Melalui program Indonesia bersih, pola pikir masyarakat perlu diubah untuk memanfaatkan sampah," kata Hermien Rosita.
Belum ada titik temu
Pengurangan emisi gas karbon, terutama dari industri, juga patut menjadi perhatian serius seluruh negara. Sebab, emisi gas karbon dioksida atau gas rumah kaca, juga mempercepat perubahan iklim dunia, disamping sampah.
Negara maju dan negara berkembang, sampai sekarang belum satu suara untuk berkomitmen menurunkan emisi gas karbon dioksida. "Belum ada titik temu," kata Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim Rachmat Witoelar di Yogyakarta.
Ia mengatakan sampai sekarang belum terjadi kesepakatan antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang tentang pengurangan gas emisi karbon dioksida (CO2).
"Negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia, berseberangan pendapat dengan negara-negara maju tentang pengurangan emisi gas karbon dioksida," katanya.
Menurut dia, perbedaan pendapat tentang itu selalu muncul dalam berbagai forum internasional yang membahas masalah perubahan iklim dunia.
Rachmat Witoelar mengatakan negara-negara maju tidak mau mengurangi emisi gas karbon dioksida sesuai kesepakatan dalam Protokol Kyoto, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26 hingga 40 persen.
"Negara-negara maju hingga kini masih bersikukuh dengan pendapatnya, tidak mau mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan dalam proses industri," katanya.
Menurut dia, sikap negara-negara maju yang tidak mau mengurangi emisi gas karbon menunjukkan sikap yang kurang peduli terhadap kerusakan dunia.
"Sebagai negara yang terhormat, tidak pantas bersikap seperti itu. Semestinya negara-negara maju menjalankan tanggung jawab, terkait dengan kerusakan dunia yang disebabkan oleh industri secara besar-besaran," katanya.
Ia mengatakan jika dilihat dari sejarah perkembangan industri, maka negara maju terlebih dahulu menjadi penyebab perubahan iklim akibat emisi gas karbon dioksida. "Polusi udara akibat gas emisi karbon dioksida banyak disumbang negara maju yang telah mendirikan industri puluhan tahun lalu," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, negara maju harus bertanggung jawab terhadap pencemaran emisi gas karbon dioksida. "Amerika Serikat misalnya, sebagai salah satu negara maju seharusnya bisa melakukan hal yang lebih baik untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida," katanya.
Ia mengatakan posisi Indonesia dalam forum internasional, selalu berkomitmen menurunkan emisi gas karbon dioksida sesuai ketentuan dalam Protokol Kyoto. "Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas karbon sebesar 26 persen sesuai konvensi," katanya.
Menurut dia, Indonesia juga akan terus mendukung dan berempati terhadap negara-negara berkembang yang mengalami kondisi lingkungan yang memprihatinkan akibat perubahan iklim.
Oleh karena itu, kata Rachmat Witoelar, negara-negara berkembang terus mendesak negara maju untuk mengikuti ketentuan konvensi tentang penurunan emisi gas karbon.
"Kami terus membujuk negara-negara maju melalui dialog di berbagai forum internasional, dan Indonesia sebagai salah satu negara yang juga dirugikan akibat emisi gas karbon, beberapa kali telah berbicara keras tentang emisi di sejumlah forum internasional," katanya.
Sempat stres

Ia mengatakan beberapa delegasi Indonesia di forum internasional bahkan sempat stres membujuk negara maju agar lebih peduli pada perubahan iklim.
Kenyataan tersebut yang menjadi kendala yang dihadapi negara berkembang saat ini. Tidak ada konsensus dalam berbagai konvensi internasional, terkait dengan masalah itu.
"Jika 10 anggota dari 180 negara anggota yang berbicara pada forum internasional, maka konsensus tidak akan terjadi," katanya.
Ia mengatakan negara-negara berkembang akan terus berdialog dengan negara maju pada Desember 2012 guna membahas perubahan iklim, di Durban. "Kami akan terus berbicara dan mendorong negara maju melihat sisi kemanusiaan akibat perubahan iklim," katanya.
Menurut, batas kesepakatan seluruh negara tentang pengurangan emisi gas karbon adalah pada 2012. "Semua negara harus menghasilkan kesepakatan pada 2012 untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin berlangsung cepat," katanya. (Ant/Masduki Attamami)